IX. PETITUM 

PRIMER:

I.  MENYATAKAN:  

1. MENYATAKAN BAHWA GUGATAN GABUNGAN INI SAH DAN DAPAT DITERIMA; 

 

2. MENYATAKAN BAHWA PERBUATAN PARA TERGUGAT ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 1365 KUHPerdata;  

 

3. MENYATAKAN BAHWA PERBUATAN PARA TERGUGAT TELAH MENCEMARKAN NAMA BAIK PARA PENGGUGAT;  

 

4. MENYATAKAN BAHWA JURNAL KREDIT SEBESAR RP835.619.200,- DENGAN USER ID 2225051 ADALAH FIKTIF, PENCATATAN PALSU, DAN TIDAK SAH; BUKTI P-20, BUKTI P-21.b, BUKTI P-44.b 

 

5. MENYATAKAN BAHWA PROSES LELANG DAN SEGALA SURAT YANG TERBIT BERDASARKAN LELANG ATAS SHM NOMOR 39, SHM NOMOR 82, DAN SHM NOMOR 124 ADALAH CACAT PROSEDUR KARENA TIDAK DILAKUKAN SURAT PERINGATAN 1, 2, 3, TIDAK DILAKUKAN SOMASI, TIDAK DILAKUKAN SURAT KETERANGAN WANPRESTASI, TIDAK DILAKUKAN SURAT PEMBERITAHUAN LELANG, TIDAK SAH, DAN BATAL DEMI HUKUM;  

 

6. MENYATAKAN BAHWA LELANG YANG DILAKSANAKAN BERDASARKAN JURNAL KREDIT FIKTIF SEBESAR RP835.619.200,- DENGAN USER ID 2225051 ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN BATAL DEMI HUKUM; BUKTI P-20, BUKTI P-21.b  

 

7. MENYATAKAN BAHWA PERJANJIAN SEWA SHM NOMOR 39 S/D 30-09-2034 TETAP SAH DAN MENGIKAT SERTA WAJIB DIHORMATI OLEH PIHAK KETIGA TERMASUK PEMENANG LELANG; BUKTI P-52 S/D BUKTI P-55  

 

8. MENYATAKAN BAHWA 10 PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI KAVLING DI ATAS SHM NOMOR 82 TETAP SAH DAN MENGIKAT; BUKTI P-22 S/D BUKTI P-31  

 

9. MENYATAKAN BAHWA KUTIPAN RISALAH LELANG ATAS SHM NOMOR 39 DAN SHM NOMOR 82 TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;  

 

10. MENYATAKAN ADANYA PERSEKONGKOLAN JAHAT ANTARA PARA TERGUGAT UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;  

 

11. MENYATAKAN BAHWA KEPUTUSAN INI DAPAT DIJALANKAN TERLEBIH DAHULU; 

 

12. MENYATAKAN BAHWA TERGUGAT III SELAMET TELAH WANPRESTASI ATAS 2 KAVLING DI ATAS SHM NOMOR 82 YANG HANYA MEMBAYAR UANG MUKA/DP SEBESAR RP40.000.000,- DAN BELUM PERNAH MELAKUKAN ANGSURAN MAUPUN PELUNASAN SAMPAI DENGAN SAAT INI, SEHINGGA BERHAK DIBATALKAN; BUKTI P-56  

 

13. MENYATAKAN BAHWA LELANG ATAS JAMINAN KREDIT RESTRUKTURISASI COVID-19 ADALAH BERTENTANGAN DENGAN HUKUM DAN ASAS KEMANUSIAAN; BUKTI P-50, BUKTI P-51  

 

14. MENYATAKAN BAHWA MELEGALKAN HASIL LELANG TERSEBUT AKAN MENIMBULKAN KERANCUAN HUKUM "JERUK MAKAN JERUK" SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN KETERTIBAN UMUM;  

 

15. MENYATAKAN BAHWA TERGUGAT I TELAH MELANGGAR PASAL 1831 DAN 1832 KUHPerdata KARENA LANGSUNG MELELANG JAMINAN MILIK PENJAMIN YAITU SHM NOMOR 82 PADAHAL JAMINAN MILIK DEBITUR UTAMA YAITU SHM NOMOR 124 BELUM DILELANG; BUKTI P-1, BUKTI P-2, BUKTI P-4 

 

16. MENYATAKAN BAHWA TINDAKAN PENGUSIRAN PAKSA YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT III SELAMET TANPA SURAT SAH DAN TANPA JURUSITA PENGADILAN NEGERI PADA TANGGAL 12 JANUARI 2026 ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM; BUKTI P-45, BUKTI P-46, BUKTI P-47 

 

17. MENYATAKAN BAHWA 2 SURAT PANGGILAN AMMANING ATAS NAMA PENGGUGAT IV ZAINUDIN NOMOR 61/PAN.01/W14.HK2.4/VI/2026 DAN ATAS NAMA PENGGUGAT XV AMINAH NOMOR 61/PAN.01/W14.HK2.4/VI/2026 TIDAK SAH KARENA BERDASARKAN PROSES LELANG YANG CACAT PROSEDUR; BUKTI P-48, BUKTI P-49  

 

18. MENYATAKAN BAHWA PENOLAKAN MEMBERIKAN INFORMASI DAN SALINAN DOKUMEN LELANG OLEH TERGUGAT II KEPADA PEMILIK SAH SHM ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN BATAL DEMI HUKUM; BUKTI P-36 S/D BUKTI P-40  

 

19. MENYATAKAN BAHWA 5 LIMA SURAT DARI TURUT TERGUGAT KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMONGAN ADALAH BATAL DEMI HUKUM KARENA BERASAL DARI PROSES LELANG YANG CACAT PROSEDUR SEJAK AWAL; BUKTI P-57 S/D BUKTI P-61  

 

20. MENYATAKAN BAHWA APABILA DALAM PERSIDANGAN DITEMUKAN ADANYA PIHAK LAIN YANG TERLIBAT DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM INI MAKA PIHAK TERSEBUT WAJIB BERTANGGUNG JAWAB SECARA TANGGUNG RENTENG BERSAMA PARA TERGUGAT UNTUK MEMBAYAR SELURUH GANTI RUGI;  

 

21. MENYATAKAN BAHWA PUTUSAN INI DAPAT DIPERGUNAKAN SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH DAN DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAIMANA MESTINYA;  

 

22. MENYATAKAN BAHWA TERGUGAT I DAN TERGUGAT II TAHU BAHWA PEMENANG LELANG ADALAH ANAK DAN AYAH YANG TINGGAL SERUMAH BERDASARKAN IDENTIFIKASI PEMENANG LELANG;  

 

23. MENYATAKAN BAHWA TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV ADALAH PEMBELI / PEMENANG LELANG YANG BERITIKAD BURUK, DIMANA TERGUGAT III SEBAGAI PEMBELI SEBAGIAN KAVLING DI SEBAGIAN SHM 82 DAN TERGUGAT IV SEBAGAI SAKSI PERJANJIAN SEWA TAMBAK DI SHM NO 39 NAMUN KEDUANYA IKUT LELANG SEKALIGUS MENJADI PEMENANG LELANG, ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN ITIKAD TIDAK BAIK; BUKTI P-52 S/D BUKTI P-55, BUKTI P-22 S/D BUKTI P-31  

 

24. MENYATAKAN BAHWA DARI URAIAN DAN ALAT BUKTI PARA PENGGUGAT BERHAK MENDAPATKAN GANTI RUGI YANG LAYAK DAN SELAYAKNYA;  

 

25. MENYATAKAN BAHWA SURAT PANGGILAN AMMANING WAJIB DISAMPAIKAN KEPADA SELURUH PEMILIK SAH OBJEK SENGKETA, SEHINGGA HANYA MENYAMPAIKAN KEPADA 2 DUA ORANG SAJA YAITU PENGGUGAT IV ZAINUDIN DAN PENGGUGAT XV AMINAH ADALAH CACAT PROSEDUR, TINDAKAN DISKRIMINATIF DAN BATAL DEMI HUKUM; BUKTI P-48, BUKTI P-49  

 

26. MENYATAKAN BAHWA TERGUGAT I TELAH SENGAJA TIDAK MEMBERIKAN SURAT PERINGATAN 1, SURAT PERINGATAN 2, SURAT PERINGATAN 3, SURAT SOMASI, SURAT KETERANGAN WANPRESTASI, SURAT PEMBERITAHUAN LELANG DAN TELAH MEMBUAT JURNAL KREDIT FIKTIF SEBESAR RP835.619.200,- DENGAN USER ID 2225051, MAKA SEMUA AKIBAT YANG TIMBUL DARI PERBUATAN TERSEBUT ADALAH BATAL DEMI HUKUM DAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM; BUKTI P-20, BUKTI P-21.b  

 

27. MENYATAKAN BAHWA TERGUGAT II SENGAJA TIDAK MEMBERIKAN INFORMASI/ MENOLAK PERMOHONAN INFORMASI PENGGUGAT DUA KALI DAN TIDAK MELAKUKAN SURVEI TERHADAP OBJEK YANG DILELANG, MAKA AKIBAT SEMUA YANG TIMBUL ADALAH BATAL DEMI HUKUM DAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM; BUKTI P-36 S/D BUKTI P-40 

 

28.  MENYATAKAN BAHWA TERGUGAT III SELAMET TELAH MELAKUKAN TINDAKAN DISKRIMINASI TERHADAP PARA PENGGUGAT KARENA HANYA MEMOHONKAN EKSEKUSI UNTUK DUA PENGGUGAT YAITU PENGGUGAT IV ZAINUDIN DAN PENGGUGAT XV AMINAH PADAHAL TERGUGAT III MENGETAHUI DENGAN PASTI BAHWA MASIH ADA 10 PEMBELI KAVLING LAIN DAN ADA BANGUNAN TOKO MILIK PENGGUGAT VII TRI WAHYUNI ISTRI DARI PENGGUGAT VI AS'AD YANG KENAL BAIK DENGAN TERGUGAT III, SEHINGGA PERBUATAN TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN BATAL DEMI HUKUM; BUKTI P-48, BUKTI P-49, BUKTI P-34  

 

B.   DALIL KHUSUS MAFIA TANAH  

29. MENYATAKAN BAHWA PERBUATAN PARA TERGUGAT TELAH MEMENUHI UNSUR "PRAKTIK MAFIA TANAH" SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI YAITU ADANYA PENYALAHGUNAAN WEWENANG, KOLUSI, DAN REKAYASA SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMIS DAN MASIF; 

 

30. MENYATAKAN BAHWA JURNAL KREDIT FIKTIF SEBESAR RP835.619.200,- DENGAN USER ID 2225051 MERUPAKAN BENTUK REKAYASA PERBANKAN DALAM RANGKA MAFIA TANAH UNTUK MELEGALKAN LELANG; BUKTI P-20, BUKTI P-21.b  

 

31. MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADANYA SURAT PERINGATAN, SOMASI, DAN PEMBERITAHUAN LELANG MERUPAKAN MODUS MAFIA TANAH UNTUK MELAKUKAN LELANG SECARA DIAM-DIAM; BUKTI P-41, BUKTI P-42, BUKTI P-43, BUKTI P-44.a  

 

32. MENYATAKAN BAHWA PENEMPATAN TERGUGAT IV ANAK KANDUNG TERGUGAT III SEBAGAI PEMENANG LELANG ATAS TANAH YANG MASIH DISEWA TERGUGAT III ADALAH BENTUK REKAYASA KOLUSI DALAM PRAKTIK MAFIA TANAH; BUKTI P-52, BUKTI P-53  

 

33. MENYATAKAN BAHWA PENOLAKAN INFORMASI OLEH TERGUGAT II KPKNL KEPADA LANJUT USIA PENGGUGAT III DAN PENGGUGAT IV ADALAH BENTUK PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PRAKTIK MAFIA TANAH; BUKTI P-36 S/D BUKTI P-40 

 

34.  MENYATAKAN BAHWA TIDAK DILAKUKANNYA SURVEI OBJEK PADAHAL ADA BANGUNAN PIHAK KETIGA ADALAH CIRI PRAKTIK MAFIA TANAH YANG SENGAJA MENUTUPI FAKTA HUKUM; BUKTI P-32, BUKTI P-33, BUKTI P-34  

 

35. MENYATAKAN BAHWA SIKAP BUNGKAM TERGUGAT I DAN TERGUGAT II YANG TIDAK PERNAH MEMBERIKAN TEMBUSAN HASIL LELANG KEPADA DEBITUR ADALAH BAGIAN DARI RANTAI PRAKTIK MAFIA TANAH;  

 

II.     MEMERINTAHKAN:  

36. MEMERINTAHKAN KEPADA TERGUGAT II KANTOR PELAYAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURABAYA UNTUK MEMBATALKAN HASIL LELANG DAN MENARIK SERTA MENYATAKAN TIDAK BERLAKU SEGALA SURAT YANG TERBIT BERDASARKAN LELANG ATAS SHM NOMOR 39, SHM NOMOR 82, DAN SHM NOMOR 124;  

 

37. MEMERINTAHKAN KEPADA TURUT TERGUGAT KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMONGAN UNTUK MELAKUKAN PEMBLOKIRAN SEMENTARA ATAS SHM NOMOR 39, SHM NOMOR 82, DAN SHM NOMOR 124 ATAS NAMA PARA PENGGUGAT SAMPAI DENGAN PUTUSAN INI BERKEKUATAN HUKUM TETAP/INKRACHT;  

 

38. MEMERINTAHKAN KEPADA TERGUGAT I PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK UNTUK MENYERAHKAN SURAT ASLI SURAT PERINGATAN 1, SURAT PERINGATAN 2, SURAT PERINGATAN 3, SURAT SOMASI, SURAT KETERANGAN WANPRESTASI, SURAT PEMBERITAHUAN LELANG, DAN BERITA ACARA LELANG KEPADA PARA PENGGUGAT DI PERSIDANGAN;  

 

39. MEMERINTAHKAN KEPADA TERGUGAT II KANTOR PELAYAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURABAYA UNTUK MENYERAHKAN SALINAN DOKUMEN LELANG LENGKAP ATAS SHM NOMOR 39, SHM NOMOR 82, DAN SHM NOMOR 124 KEPADA PARA PENGGUGAT DI PERSIDANGAN; 

 

40. MEMERINTAHKAN KEPADA TERGUGAT III SELAMET DAN TERGUGAT IV ANDIKA HERMAWAN UNTUK MENYERAHKAN SALINAN/KUTIPAN RISALAH LELANG ATAS SHM NOMOR 39 DAN SHM NOMOR 82 KEPADA PARA PENGGUGAT DI PERSIDANGAN;  

 

41. MEMERINTAHKAN KEPADA MAJELIS HAKIM UNTUK MENGHADIRKAN SELURUH TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT DI PERSIDANGAN UNTUK DIDENGAR KESAKSIANNYA;  

 

42. MEMERINTAHKAN KEPADA TERGUGAT I PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK UNTUK MENGHADIRKAN DAN MENJELASKAN TENTANG USER ID 2225051 DI PERSIDANGAN; BUKTI P-20, BUKTI P-21.b  

 

43. MEMERINTAHKAN KEPADA TURUT TERGUGAT KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMONGAN UNTUK MELAKUKAN PENCATATAN DALAM BUKU TANAH ATAS PUTUSAN YANG MENGABULKAN GUGATAN INI;  

 

44. MEMERINTAHKAN KEPADA TERGUGAT II KANTOR PELAYAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURABAYA UNTUK MENYERAHKAN KEMBALI SHM ASLI NOMOR 39, SHM ASLI NOMOR 82, DAN SHM ASLI NOMOR 124 KEPADA PARA PENGGUGAT SELAKU PEMILIK SAH; BUKTI P-57 S/D BUKTI P-61  

 

45. MEMERINTAHKAN KEPADA TERGUGAT I UNTUK MENYERAHKAN BUKTI USER ID 2225051 DAN SIAPA PEGAWAI YANG MEMBUAT JURNAL KREDIT FIKTIF TERSEBUT DI PERSIDANGAN; BUKTI P-20, BUKTI P-21.b  

 

46. MEMERINTAHKAN KEPADA TERGUGAT II UNTUK MENJELASKAN ALASAN TIDAK MELAKUKAN SURVEI OBJEK LELANG DI PERSIDANGAN;  

 

47. MEMERINTAHKAN KEPADA TERGUGAT III SELAMET UNTUK MENARIK KEMBALI PERMOHONAN EKSEKUSI YANG DISKRIMINATIF TERSEBUT DI PENGADILAN NEGERI LAMONGAN; BUKTI P-48, BUKTI P-49  

 

48. MEMERINTAHKAN KEPADA PANITERA PENGADILAN NEGERI LAMONGAN UNTUK MEMBERIKAN SALINAN PUTUSAN INI KEPADA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA APABILA DALAM PERKARA INI DITEMUKAN ADANYA UNSUR TINDAK PIDANA MAFIA TANAH;  

 

49. MEMERINTAHKAN KEPADA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA UNTUK MELAKUKAN PENYELIDIKAN TERHADAP DUGAAN PRAKTIK MAFIA TANAH DALAM PERKARA INI;  

 

III.    MENGHUKUM:  

50. MENGHUKUM PARA TERGUGAT SECARA TANGGUNG RENTENG UNTUK MEMBAYAR GANTI RUGI MATERIIL SEBESAR RP.28.408.419.200,- DUA PULUH DELAPAN MILIAR EMPAT RATUS DELAPAN JUTA EMPAT RATUS SEMBILAN BELAS RIBU DUA RATUS RUPIAH;  

 

51. MENGHUKUM PARA TERGUGAT SECARA TANGGUNG RENTENG UNTUK MEMBAYAR GANTI RUGI IMMATERIIL BERUPA PENCEMARAN NAMA BAIK SEBESAR RP.11.000.000.000,- SEBELAS MILIAR RUPIAH DENGAN RINCIAN SEBAGAIMANA DISEBUTKAN DALAM BAB I POSITA INI; 

 

52. MENGHUKUM PARA TERGUGAT UNTUK MEMBAYAR DENDA KETERLAMBATAN/DWANGSOM SEBESAR RP1.000.000,-/HARI KEPADA PENGGUGAT III TERHITUNG SEJAK TANGGAL 19 JUNI 2025 YAITU WAKTU MUNCULNYA JURNAL FIKTIF RP429.747.100,- SAMPAI PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP DAN DILAKSANAKAN; BUKTI P-21.b  

 

53. MENGHUKUM PARA TERGUGAT UNTUK MEMBAYAR DENDA KETERLAMBATAN/DWANGSOM SEBESAR RP2.000.000,-/HARI KEPADA PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT IV, DAN PENGGUGAT V TERHITUNG SEJAK TANGGAL 30 SEPTEMBER 2025 YAITU WAKTU MUNCULNYA JURNAL FIKTIF RP405.872.100,- SAMPAI PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP DAN DILAKSANAKAN; BUKTI P-20  

 

54. MENGHUKUM TERGUGAT I UNTUK MENGHAPUS NAMA PARA PENGGUGAT DARI DAFTAR DEBITUR BERMASALAH YANG BERASAL DARI JURNAL FIKTIF; BUKTI P-20, BUKTI P-21.b  

 

55. MENGHUKUM TERGUGAT III DAN IV UNTUK MENGOSONGKAN DAN MENYERAHKAN OBJEK SENGKETA KEPADA PARA PENGGUGAT DALAM KEADAAN KOSONG DAN BEBAS DARI SEGALA BEBAN;  

 

56. MENGHUKUM PARA TERGUGAT UNTUK MEMBAYAR SELURUH BIAYA PERKARA YANG TIMBUL DARI PERKARA INI;  

 

IV.    MENGADILI:  

 

57. MENGABULKAN GUGATAN PARA PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA;  

SUBSIDER: APABILA YANG MULIA MAJELIS HAKIM BERPENDAPAT LAIN, MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA. EX AEQUO ET BONO

 

 

X.  PENUTUP DAN PERMOHONAN PRIORITAS

Sebelum kami tutup, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah tulis dan salah penyebutan, kami bersedia meralat dan meminta maaf, namun itu bukan kesengajaan kami, karena sejak awal hak kami dibungkam dan ditolak.

Demikian GUGATAN GABUNGAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN DALIL MAFIA TANAH ini kami ajukan. Besar harapan dan permohonan kami kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan berdasarkan perundangan-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KHUSUS KAMI MOHON KEPADA YANG MULIA MAJELIS HAKIM AGAR GUGATAN INI DIUTAMAKAN, DIPRIORITASKAN, DIPERMUDAH DAN DIPERCEPAT PROSES PEMERIKSAANNYA  

Hal ini kami mohonkan karena dalam Gugatan Gabungan ini terdapat:  

1. 3 ORANG LANJUT USIA YAITU PENGGUGAT I MBAH SLAMET USIA 72 TAHUN BUKTI P-1, PENGGUGAT II MBAH LASINA USIA 62 TAHUN BUKTI P-2, DAN PENGGUGAT III MBAH RIDWAN USIA 71 TAHUN BUKTI P-3.  

 

2. 1 ORANG PENYANDANG DISABILITAS YAITU PENGGUGAT VI AS'AD YANG MENGIDAP DISABILITAS POLIO SEJAK BAYI BUKTI P-6, BUKTI P-16.  

 

3. DUGAAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN PERBANKAN BERUPA JURNAL KREDIT FIKTIF SEBESAR RP835.619.200,- DENGAN USER ID 2225051 BUKTI P-20, BUKTI P-21.b.  

 

4. DUGAAN TINDAK KEKERASAN DAN PENGUSIRAN PAKSA YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT III PADA TANGGAL 12 JANUARI 2026 BUKTI P-45, BUKTI P-46, BUKTI P-47.  

 

5. DUGAAN PRAKTIK MAFIA TANAH SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMIS DAN MASIF SEBAGAIMANA DIATUR.