Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI LAMONGAN
INFORMASI DETAIL PERKARA



Nomor Perkara Penggugat Tergugat Status Perkara
19/Pdt.G/2017/PN Lmg PT. PEGADAIAN SUWANDI Pemberitahuan Putusan PK
Tanggal Pendaftaran Senin, 03 Apr. 2017
Klasifikasi Perkara Perbuatan Melawan Hukum
Nomor Perkara 19/Pdt.G/2017/PN Lmg
Tanggal Surat Senin, 03 Apr. 2017
Nomor Surat
Penggugat
NoNama
1PT. PEGADAIAN
Kuasa Hukum Penggugat
NoNamaNama Pihak
1JUSTIN MALAU,SH,MH, DKKPT. PEGADAIAN
2Robert tandy arung SHPT. PEGADAIAN
3petrus sivester ambarita SHPT. PEGADAIAN
Tergugat
NoNama
1SUWANDI
Kuasa Hukum Tergugat
Turut Tergugat -
Kuasa Hukum Turut Tergugat -
Nilai Sengketa(Rp) 0,00
Petitum

DALAM PROVISI:

  • Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat.

DALAM EKSEPSI:

  • Menolak eksepsi dari para Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

  • Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
  • Menyatakan tindakan para Tergugat dalam menyalurkan kredit Krista yang bertentangan dengan keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor: 233/US.2.00/2006 tanggal 26 Desember 2006 tentang buku pedoman Operasional Kredit KRISTAJuncto Surat Edaran Nomor:69/US.2.00/2006 tanggal 26 Desember 2006 tentang Pedoman Operasional Kredit Usaha Rumah Tangga (KRISTA), adalah Perbuatan Melawan Hukum.
  • Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.23.723.003.200 (Dua puluh tiga milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta tiga ribu dua ratus rupiah).
  • Menyatakan sita jaminan atas rumah Tergugat …dst sah dan berharga.
  • Menghukum Para Tergugat untuk … dst.
  • … dst.

 

  1. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik, maka Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi.

 

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut :

 

DALAM PROVISI :

 

  • Menyatakan menunda  untuk sementara waktu proses eksekusi  Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya  Nomor 119/G/2014/PHI.Sby jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 452 K/Pdt.Sus-PHI/2015 sampai ada putusan perkara a quo yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

 

DALAM POKOK PERKARA :

 

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
  2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
  3. Menghukum Tergugat untuk membayar  ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut:

a.     Kerugian Materiil, yaitu kerugian yang nyata-nyata dialami Penggugat yakni sebesar Rp.129.386.200,- (seratusduapuluhsembilanjutatigaratusdelapanpuluhenamduaratus  rupiah)dan uang kehilangan keuntungan sebesar Rp. 51.754.480,-  (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

b.    Kerugian Immateriil, yaitu sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

 

  1. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan sah dan berharga.
  2. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoorbaar Bij Vooraad) meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi.
  3. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara a quo.
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

 

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

 

Pihak Dipublikasikan Ya
Prodeo Tidak